“Sudah Bijak kah Rektor Saya??”

doc. Repro Internet

Berdasarkan UU 2 tahun 1989, pasal 16 ayat 1 yang berbunyi bahwa Perguruan Tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota Masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Begitulah bunyi landasan hukum kewajiban Perguruan Tinggi untuk mencerdaskan putra-putra bangsanya.

Selain kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, Perguruan Tinggi juga memberikan fasilitas berupa Organisasi Mahasiswa sebagai wadah bagi Mahasiswa untuk mengembangkan keilmuannya. Sebagaimana  organisasi pada umumnya, yang tak lekang oleh kegiatan diskusi, rapat, atau latihan-latihan khusus. Di UINSA Surabaya kegiatan tersebut dilakukan setelah kegiatan perkuliahan berakhir, yakni pada sore hari hingga malam hari. Seperti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PSHT, Paduan Suara, dan Teater yang selalu melakukan kegiatan latihannya di malam hari. Begitu pula dengan Organisasi Kemahasiswaan lainnya yang juga melakukan aktivitasnya di sore dan malam hari, seperti kajian keilmuan, rapat bidang, dan lain sebagainya.

Namun waktu kegiatan Organisasi yang hanya bisa dilakukan pada sore dan malam hari itu tidak serta merta dibebaskan begitu saja oleh kampus. Baru-baru ini telah beredar Surat Keputusan (SK) Rektor mengenai batasan jam malam kegiatan Mahasiswa yang ada di dalam kampus. SK yang datang secara tiba-tiba itu pun tentu saja menuai banyak kontradiksi dari berbagai organisasi kemahasiswaan. Pembatasan waktu yang hanya sampai pukul 21.00 WIB dirasa sangat mengekang waktu berorganisasi. Pasalnya kegiatan rapat atau pun diskusi tidak cukup hanya dilakukan satu atau dua jam saja dalam sekali duduk.

Sebagai pembuat kebijakan, Rektor dinilai memberikan keputusan secara sepihak, tanpa melakukan mediasi terlebih dahulu bersama Mahasiswa. Seharusnya kebijakan ditetapkan dengan melalui beberapa tahapan tertentu. Diproses dan dipertimbangkan dari berbagai sisi, baru dikeluarkan dan disebarluaskan kepada Civitas Akademika. Sebagai pemegang kebijakan tinggi, seorang Rektor semestinya juga mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya (Dosen dan Mahasiswa). Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dari masing-masing pihak.

Dengan ini diharapkan Rektor sebagai orang nomer satu di perguruan tinggi ini bisa lebih bijak lagi dalam mengeluarkan kebijakannya. Sehingga tidak ada lagi protes-protes atau kecaman dari pihak-pihak tertentu.

Oleh : Ning Izmi Nugraehi

penulis adalah mahasiswa semester III Komunikasi dan Penyiaran Islam

UIN Sunan Ampel Surabaya