Pemalsu Tanda Tangan SK Pemilu Raya Mahasiswa UINSA Harus Diskorsing

Doc. Istimewa

Araaita.com - Pemilu raya mahasiswa  UINSA 2018 yang berlangsung pada Rabu (2/5) di belakang gedung Twin Tower dan dimenangkan oleh pasangan calon (paslon) no urut. 2 Afif Ghulam Irfani dan M. Hasan Basri dinyatakan cacat hukum.

Hal itu disebabkan proses dan terbitnya Surat Keputusan (SK) Senat Mahasiswa (SEMA) UINSA pada tanggal 09 April 2018  Nomer: 136/KPTS/UINSA/A/IV/2018 tentang syarat dan ketentuan pendaftaran terbuka anggota Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa UINSA ada indikasi pemalsuan Tanda tangan.

Selain daripada itu, SK yang keluarkan oleh SEMA pada tanggal 13 April 2018 tentang hasil tes interview calon anggota Kopurwa nomer : 1.001/137/KPTS/SEMA/A/IV/2018 juga ada indikasi pemalsuan tanda tangan pada sekretaris.

Terbukti, dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Sulton Arifin sebagai sekretaris dalam SK tersebut mengatakan, bahwa dirinya tidak pernah tanda tangan sama sekali dalam proses PEMILU Raya Mahasiswa 2018. "Pada intinya, saya tidak pernah tanda tangan samasekali terkait dengan proses Pemilu Raya ini,"  terangnya saat dikonfirmasi oleh wartawan araaita.com.

Apa yang dilakukan oleh Senat Mahasiswa ataupun bahkan oknom yang mengaku jadi SEMA UINSA terkait dengan penerbitan SK palsu dan tanda tangan palsu ini melanggar Kode Etik Mahasiswa (KEM) pada pasal 11 tentang Larangan mahasiswa. Dalam pasal tersebut dikatakan, jika ditemukan adanya pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh mahasiswa, maka mahasiswa tersebut akan dikenakan sanksi berupa skorsing selama satu semester.

Atas tindakan pemalsuan SK dan tanda tangan tersebut, Ahmad salah satu Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UINSA meminta kepada pihak birokrasi kampus utamanya dewan kehormatan UINSA dan Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk segera menindak lanjuti dan bersikap tegas terkait adanya pelanggaran ini. Sebab, menurut Ahmad, apa yang dilakukan oleh SEMA UINSA atau oknom - oknomnya ini merugikan banyak mahasiswa dan juga merugikan uang negara.

"Dengan terbitnya SK palsu tersebut banyak kemudian mahasiswa yang dirugikan. Termasuk pula ada beberapa mahasiswa yang mendaftar jadi anggota KOPURWA tidak diterima. Selain itu, akibat pemalsuan SK dan TTD tersebut, proses dan tahapan Pemilu Raya tetap berjalan sampai pemilihan dan tentu juga ini memakai anggaran dari kampus. Sehingga, hal ini juga masuk pada kategori pelanggaran," tutur Ahmad.

Lebih lanjut, Ahmad menjelaskan, jika kasus ini tidak segera ditindaklanjuti dan UINSA tidak mampu menyelsaikan, ia akan melaporkan ke yang berwajib. Sebab menurut Ahmad, perbuatan memalsukan tanda tangan, melanggar Pasal 263 KUHP dengan hukuman ancaman 6 tahun penjara dan pasal 221 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan.

"Kalau komisi disiplin kampus UINSA atau birokrasi kampus tidak mampu atau tidak mau menindak dengan tegas kasus ini, saya akan laporkan saja ke yang berwajib. Sebab ini juga bagian dari pombohongan publik lewat SK palsu dan tanda tangan palsu,"imbuhnya.

Setelah dikonfirmasi oleh wartawan araaita.com kepada ketua SEMA Moh. Said sebagai nama orang yang tertera di dalam SK tersebut, sampai berita ini diterbitkan  belum juga mendapat jawaban dan klarifikasi terkait peristiwa pemalsuan SK dan tanda tangan oleh MUSEMA tersebut. (Ning)