Tolak Tambang, Warga Lakukan Mogok Makan - Araaita.net

Breaking News

Monday, 24 February 2020

Tolak Tambang, Warga Lakukan Mogok Makan

Reporter: Uma Ageng Pathu Prayoga
Editor: Khildah Fil Jannah


Sejumlah warga Banyuwangi yang ikut aksi tengah melakukan salat berjamaah di depan kantor Gubernur Jawa Timur, Senin (24/2).

Araaita.net- Aksi mogok makan mewarnai penolakan warga Tumpang Pitu terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. BSI dan PT. DSI di depan kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, Senin (24/2).  

Dengan membentangkan sepanduk yang bertuliskan "Aksi Mogok Makan Tolak Tambang" aksi ini dilakukan untuk mendesak Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. BSI dan PT. DSI yang meresahkan warga setempat. 

Aksi tersebut dilakukan oleh sejumlah warga desa Sumberagung,  kecamatan Pesanggrahan, Banyuwangi serta diikuti oleh massa aksi solidaritas yang datang dari beberapa kota di Jatim. 

Aksi ini merupakan lanjutan yang dilakukan warga sejak Kamis dan Jumat pekan lalu,  untuk menuntut dan mendesak Gubernur Jatim agar segera mencabut IUP kedua PT tersebut. 

“Hari ini kita mogok makan sampai ditemui oleh Khofifah. Kalau tidak ditemui, ya seterusnya,” ungkap Ayu Tri, selaku warga yang dirugikan.

Hal sama diungkapkan oleh Nur Hidayat selaku humas warga, laki-laki tersebut juga memprotes Khofifah bahwasanya ia memperpanjang izin tambang milik PT. DSI tanpa sepengetahuan warga setempat. 

"Kami maunya ditemui gubernur, soalnya gubernur itu tanggal 17 Mei 2018 silam melakukan perpanjangan izin tambang milik PT. DSI tanpa bilang sama masyarakat," ujar Dayat. 

Dilansir dari Jatimnet.com PT. BSI mengantongi izin IUP Operasi Produksi di Gunung Tumpang Pitu dan sekitarnya di Desa Sumberagung berdasarkan keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012. Izin tersebut seluas 4.998,45 hektar dan berlaku hingga 25 Januari 2030. 

Sementara IUP Eksplorasi PT. DSI diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor P2T/83/15.01/V/2018 tanggal 17 Mei 2018. Atas keputusan tersebut PT. DSI telah memperoleh penambahan jangka waktu atas IUP eksplorasi untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan dalam IUP yang berlokasi di Desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi, seluas 6.558,46 hektar. IUP eksplorasi PT. DSI berlaku sampai tanggal 25 Januari 2022.

Hingga berita ini diunggah, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa belum menemui warga.

No comments:

Post a comment