Maraknya Korupsi dan Upaya Pelemahan KPK

Penulis: Ummi Aida

Ilustrasi Pelemhana KPK (Doc: Internet)

Dilihat dari fungsinya, KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang marak terjadi di Indonesia.

Di lansir dari Kompas.id, semenjak awal berdirinya pada tahun 2004 hingga 2019 Komisi pemberantasan korupsi (KPK) telah menagani 1.125 kasus tindak pidana korupsi. Adanya kalkulasi tersebut menunjukkan betapa banyaknya para pejabat negara dari berbagai daerah yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dilihat dari prestasi tersebut, adanya lembaga KPK, sangat membantu pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengawasi para pejabat daerah dari tindak pidana korupsi yang bukan hanya merugikan pemerintah namun juga masyarakat Indonesia.

Selain itu, kasus-kasus yang ditangani oleh KPK juga mampu mengejutkan masyarakat Indonesia, salah satu kasus yang sempat membuat heboh adalah korupsi berjemaah yang dilakukan oleh 41 Anggota DPRD kota malang pada tahun 2018.

Namun sayangnya, KPK yang dulunya di canangkan sebagai lembaga independen, bebas dari intervensi dan kepentingan politik kekuasan kini di upayakan untuk menjadi lemah. Melalui revisi undang-undang KPK yang baru yakni, undang-undang KPK nomor 19 tahun 2019 perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan lagi menjadi lembaga super power, yang independen serta bebas dari intervensi dan kepentingan politik kekuasan.

Dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tersebut, juga dijelaskan bahwa penyadapan hanya hanya bisa dilakukan ketika sudah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas (DEWAS).

Tentu hal ini menjadi kendala tersendiri bagi KPK dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Disamping berpotensi rahasia bocor juga semakin sulit bagi KPK dalam bekerja.

Padahal penyadapan merupakan hal penting dalam penindakan tindak pidana korupsi, karena dengan itu mampu mempermudah KPK untuk mengetahui siapa, dimana, dan kapan akan terjadi transaksi atau praktek korupsi. Minimal dengan penyadapan, KPK dengan mudah mendapatkan data yang riil tentang locus dan tempos delecti adanya kasus korupsi.

Tidak hanya itu, OTT (oprasi tangkap tangan) yang merupakan bagian dari sistem KPK dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, yang biasanya dilakukan dengan didahului penyadapan akan semakin sulit dilakukan oleh KPK.

RUU KPK yang kini menjadi UU Nomor 19 tahun 2019 tersebut menuai kontra dari masyarakat. Salah satu  reaksi yang menarik perhatian adalah dari mahasiswa seluruh Indonesia yang menolak revisi UU KPK dengan melakukan aksi demonstrasi. Mereka melakukan aksi demonstrasi besar-besaran, bahkan banyak korban yang berjatuhan akibat dari aksi ini.

Bukan hanya mahasiswa, UU tersebut juga menuai banyak kritikan dari berbagai lapisan masyarakat di Indonesia bahkan dari anggota KPK sendiri. Namun meskipun begitu hal tersebut tidak mengurungkan niat DPR RI untuk merevisi UU tersebut.

Meskipun banyak kritik dan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat di Indonesia undang-undang tersebut tetap di sahkan. Ditetapkannya hal tesebut menunjukkan jika DPR dalam membuat keputusan tersebut tidak mempertimbangkan suara rakyat, dan hal yang khawatirkan oleh masyarakat, jika undang-undang tersebut disahkan akan benar-benar melemahkan KPK. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemberantas korupsi.