Kurangnya Perhatian Pemerintah Dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur - Araaita.net

Breaking News

Friday, 9 July 2021

Kurangnya Perhatian Pemerintah Dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur

Nama: Ahmad Ziauddin Sardar, Muhammad Nasrul Hidayat

Editor: Rafika

Sumber : Instagram

Dalam seri diskusi online KIKA (Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik) Mengenai kriminalisasi kekerasan seksual di Jombang Senin, 5 Juli 2021. Lembaga WCC (Women Crisis Center) Jombang telah mendampingi kasus kekerasan seksual anak dibawah umur (15 tahun) di pesantren yang menjerat MSA (M Subchi Azal Tsani). 


Kekerasan seksual ini terjadi pada tahun 2012 akan tetapi WCC baru menerima aduan korban tahun 2017. Koban kekerasan tersebut menerima “damai” akan tetapi korban masih dalam tekanan. Kasus ini berlangsung hingga saat ini, namun dalam perhatian dari pemerintah terhadap kekerasan seksual khususnya dalam keadilan koban masih dirasa kurang. 


“Kasus ini sangat menjadi perhatian nasional tapi kemudian terjadi yang di lokal pemerintah kabupaten Jombang sendiri masih belum ada dukungan konkrit terhadap korban untuk mengakses keadilan” ujar Ana Abdillah selaku penasihat hukum WCC.


Dalam dikusi tersebut Asfinawati selaku ketua (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) memaparkan penelitian hasil survei mendapati 39,4% masyarakat yang memiliki permasalahan umum, namun tidak melakukan upaya apa pun untuk menyelesaikan permasalahnnya lebih lanjut. Disebabkan akibat dari mekanisme penyelesaian hukum kepolisan dipandang justru akan membuat permasalahan semakin rumit. 


“Ada 39,4% masyarakat yang kena masalah nggak ngapa ngapain, menurut mereka menganggap persoalan akan semakin rumit kalau mereka masuk (mekanisme penyelesaian)” ujar Asfinawati. 


Pemikiran-pemikiran seperti ini dapat menjadikan keadilan semakin tumpul ke bawah. Masyarakat dituntut untuk tidak hanya mengikuti prosedur yang ada di dalam kepolisan akan tetapi juga melalui politik. Dalam artian memberikan tekanan, terlebih lagi dalam kasus kasus kekerasan seksual.


“Kita harus berhenti berfikir bahwa kalau kita mengadu kepolisi itu akan mengikuti prosedur hukum apalagi kasusnya terkait kekerasan seksual, dan apalagi kalau menyangkut orang orang yang memiliki relasi kekuasaan. Nah karena itu yang diperlukan bukan lagi jalur hukum tapi jalur politik dalam arti melakukan tekanan-tekanan” ujar Asfinawati.

No comments:

Post a Comment