PPKM Darurat; Bencana Nyata Bagi UMKM - Araaita.net

Breaking News

Thursday, 8 July 2021

PPKM Darurat; Bencana Nyata Bagi UMKM

Penulis : Muhammad Ainun Naim

Editor : Rafika

Sumber : tempo.com

Melonjaknya korban dari kasus Covid-19 dengan varian baru (Alpha, Beta, Delta dan Kappa) yang diyakini lebih ganas dan cepat menular daripada varian sebelumnya membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat guna memutus mata rantai penularan Covid-19 varian baru ini.


Kebijakan PPKM Darurat ini diterapkan di Pulau Jawa dan Bali, per tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 dengan berbagai aturan baru yang diyakini dapat menjadi solusi berkurangnya kasus Covid-19 varian baru yang kian melonjak.


Upaya pemerintah untuk memaksimalkan aturan ini dengan menerapkan aturan yang lebih ketat, seperti pembubaran para pedagang yang masih beroperasi dan membuat pos penyekatan di pintu masuk di berbagai wilayah. Untuk bisa memasuki wilayah pun mereka harus menunjukan surat vaksin.


Dengan adanya PPKM Darurat ini, tentunya menjadi bencana bagi para pelaku UMKM. Bukan tidak mungkin akan membuat para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjerit. Bagaimana tidak, ketika gerak mereka tidak bebas leluasa dan selalu dibatasi, ekonominya pun akan lumpuh.


PPKM Darurat bakal sangat membebani mereka, karena dengan segala pembatasan jam kerja operasional dan pembatasan jumlah pengunjung, tentu akan menurunkan penghasilan harian mereka.


Alhasil, para pelaku usaha itu pun akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, ataupun mengalami kerugian. Bahkan, tak sedikit juga dari mereka yang akan gulung tikar akibat pemberlakuan PPKM ini.


Berkaca pada kebijakan pemerintah sebelumnya, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun lalu. Saat itu ada jutaan UMKM berhenti beroperasi bahkan sampai bangkrut. 


Pada PPKM jilid sebelumnya pun, banyak UMKM mengalami penurunan permintaan. Alhasil, banyak UMKM yang mengalami penurunan pendapatan, yang berdampak banyak UMKM mengalami kendala keuangan yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja terhadap para pegawai. Padahal pada periode lalu, pemerintah menganggarkan triliunan bantuan sosial dan dirasa masih belum cukup efektif dalam menangani permasalahan ini.


Dalam PPKM Darurat ini, diharapkan dari pihak pemerintah mampu menyelesaikan masalah para pelaku UMKM yang terjadi pada periode sebelumnya. Seperti, pemerataan dan penambahan nominal bantuan yang diberikan, memberikan pelatihan online shop kepada pelaku UMKM agar melek digitalisi yang akan mempermudah pemasaran secara online dan tidak selalu bergantung pada pasar biasanya.


No comments:

Post a Comment