Forum Memanas, Aliansi Peduli UINSA Menuntut Kejelasan Hasil Audiensi Tahun Lalu yang Belum Terlaksana - Araaita.net

Breaking News

Thursday, 6 January 2022

Forum Memanas, Aliansi Peduli UINSA Menuntut Kejelasan Hasil Audiensi Tahun Lalu yang Belum Terlaksana

Reporter: Mar'atul Maghfiroh
Editor: M. I'anur Rofi'


Para demonstran dipimpin bersama Aliansi Peduli UINSA (APU) sebelum memasuki Gedung Rektorat (05/01)


Araaita.net - Mahasiswa UINSA yang mengatasnamakan Aliansi Peduli UINSA (APU) memutuskan untuk menggelar aksi demonstrasi sejak pukul 09.45 (05/01),menuntut kejelasan dari hasil Audiensi yg telah disahkan bersama tiga wakil rektor UINSA sejak Agustus tahun lalu.

Tidak adanya kejelasan dari hasil audiensi tahun lalu membuat beberapa Mahasiswa UINSA resah. Pada pukul 12.00 di Gedung rektorat lantai tiga, Mahmudin selaku perwakilan APU menyampaikan kepada Masdar Hilmy selaku Rektor UINSA beserta para birokrat kampus mengenai kelanjutan poin dan beberapa sub-poin yang sebelumnya belum ditambahkan, diantaranya :

1. Penuntutan banding Uang Kuliah Tunggal (UKT)  & penerbitan Surat Edaran (SE)

2. Membuka atau tidak terahasiakannya formulir banding UKT

3. Pemerataan kuota Internet mahasiswa 

4. Transparansi anggaran UKT 2021

Sempat terjadi ketidaksetujuan untuk dilanjutkannya forum dikarenakan adanya coretan di surat edaran Momerandum of Understanding (MoU) dan beberapa sub-poin yang baru ditambahkan.

”Secara hukum forum ini tidak sah, seharusnya perihal ini terlebih dahulu disertai dengan MoU meskipun sebelumnya sudah ditandatangani oleh Rektor," ujar Ramli selaku ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) UINSA.

Perwakilan Aliansi Peduli UINSA (APU) menyampaikan tuntutannya, bahwa selama ini masih belum adanya Surat Edaran (SE) yang diterbitkan  mengenai banding UKT, dan mereka berpendapat bahwa ada informasi yang kurang jelas.

“Sebenarnya sudah jelas, kenapa harus ada banding UKT yang dibutuhkan SE? kalian yang membutuhkan silahkan melakukan banding UKT dengan tim yang berpihak, dan SE ini sudah diterbitkan di website yang tersedia,” tegas Ramli.

Perihal point ke tiga, perwakilan APU masih meragukan pernyataan dari pihak UINSA mengenai pemerataan subsidi kuota internet, dikarenakan masih banyak mahasiswa UINSA belum menerima subsidi kuota tersebut yang seharusnya menjadi fasilitas utama yang didapatkan mahasiswa UINSA mengingat pembelajaran saat ini masih berjalan secara online.

"Sesuai UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan infromasi publik, Kami meminta SE resmi bahwa UINSA sudah memberikan nomor HP mahasiswa UINSA kepada pihak provider," ujar Mahmudin.

Ade taufiq menyatakan bahwa yang menghambat fasilitas kuota kuhusnya pengguna Telkomsel adalah dari pihak provider sendiri, karena tidak menyanggupi dokumen-dokumen yang harus terpenuhi, meskipun sama-sama dibawah aliansi pemerintahan.

Pihak  APU menuntut adanya solusi yang jelas terkait pemerataan kuota internet khususnya pengguna Telkomsel  karena provider ini banyak digunakan Mahasiswa dan menolak keras untuk ganti nomor.

“Kami menolak akan hal itu, karena itu sudah menyalahi aturan  atas penyebarkan data pribadi orang berupa nomor HP,” tegas Ramli.

Poin empat menuai kecaman diantara kedua belah pihak. Pihak Aliansi Peduli Uinsa (APU) menganggap bahwa adanya potensi penyalahgunaan UKT dikarenakan tidak terpenuhinya fasilitas utama selama kuliah online yaitu kuota internet.

Pihak Rektorat mengungkapkan bahwa tanggapan APU sudah menyalahi aturan yang fatal karena pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sudah termasuk rahasia negara.

Hasil forum dari Rektorat menyatakan bahwa akan ada SE banding UKT secara terbuka kepada Seluruh Mahasiswa UINSA dan tentunya harus mengkaji kevalidasian terlebih dahulu bagi penerima, untuk pelayanan provider Telkomsel akan dilakukan follow up secara berkala dengan pihak telkomsel.

“Hasil dari forum menurut saya sudah menemukan solusi dan titik terang, kami akan menunggu  pengumuman SE banding UKT secara resmi di website Sinau beserta Juklak-Juklis nya,” pungkas Rachmat Fadli selaku tim Korlap Aliansi Peduli Mahasiswa (APU).

 

No comments:

Post a Comment